PENDIDIKAN KITA

Krisis multi dimensi dalam dunia pendidikan di Indonesia sudah menjadi perbincangan panjang dalam kontekstasi diskusi “warung kopi” ataupun seminar formal skala nasional dan internasional. Dalam rangka mencari tujuan dan titik temu, harus diakui bahwa ada serangkaian tantangan yang mengganjal dimana-mana, begitu rumit begitu menegangkan. Pendidikan kita berjalan penuh dengan kerancuan.

Menarik dari perjalanan sejarah, sejak para pendiri bangsa tegak berdiri menyerukan semangat berbangsa dan bernegara, Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh tiga serangkai mendirikan Taman Siswa, sebagai peletak awal sistem pendidikan nasional. Sekolah dengan dasar Panca Dharma, yaitu kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Sebuah cita-cita luhur yang semakin terjerumus dan tergerus zaman.

Ditengah kemerosotan dunia pendidikan yang semakin absurditas, mengemukanya permasalahan tentang relevansi pendidikan dan realitas sosial, membawa kita perlu menggali ulang subtansi dari arah pendidikan nasional. Menegakkan kembali tiang cita yang mulai lapuk, memastikan mata arah tujuan, mencari ruh pendidikan yang sempat hilang.

Pendidikan Deskriminatif

Education for all , pendidikan untuk semua merupakan jargon yang tak baru lagi. Pemerataan pendidikan adalah cita-cita bangsa dengan berbagai jaminan yang tak lebih dari sebatas retorika. Semakin menguatnya tali simpul atas nama komitmen untuk menciptakan kondisi pendidikan yang menyentuh semua, tidak dibarengi dengan produksi nyata atas nama kebijakan yang selalu saja menggelinding dipermukaan, tak pernah bebas dari tekanan dan basa-basi politik.

Kondisi itulah yang sementara menginfeksi tubuh dunia pendidikan sehingga menimbulkan miskonsepsi. Yang dimaksudkan dengan miskonsepsi adalah pemahaman tentang jaminan negara yang telah melambungkan harapan rakyat sebagai objek pendidikan, namun faktanya hingga saat ini pemerintah sebagai produsen kebijakan belum mampu mewujudkan kebutuhan pendidikan itu.

Saat rakyat terbuai dengan mimpi pendidikan tanpa biaya, perwujudannya kian jauh dari jangkauan kekuatan mereka (rakyat). Inilah yang dimaksud oleh Pierre Bourdieu sebagai kekerasan simbolik (simbolic violence) adalah sebuah kekerasan halus dan tak tampak, yang dilakukan seseorang, kelompok, atau institusi (negara), dengan menggunakan otoritas kekuasaannya melakukan aneka “pemaksaan” simbolis (bahasa, konsep, program, prinsip, dan makna), yang meski salah, masyarakat dikondisikan untuk mengakui dan menerima yang salah itu sebagai benar dan legitimate.

Penggelontoran 20 % dari anggaran APBN pun belum mampu melahirkan suasana yang menyehatkan, rakyat yang begitu menggantungkan harapan pada elit semakin dibuat tak berdaya dan mengembalikan sindrom keterjajahan masa lampau. Seiring dengan perjalanan waktu, dunia pendidikan semakin menunjukkan kesenjangan. Perbedaan begitu nyata antara sekolah untuk “si kaya” dan sekolah bagi “si miskin”.

Harapan akan pendidikan yang layak jauh dari pelupuk mata. Gedung sekolah yang rusak, ketersediaan fasilitas belajar yang tak memadai, serta kapasitas pengajar yang tak berkualitas adalah sebagian polemik yang masih menjadi “hantu”. Sekolah tak lagi menjadi taman, tempat mekarnya bunga-bunga bangsa, tempat memupuk cita-cita dan semangat nasionalisme, dan yang terpenting sekolah tak lagi menjadi ladang ilmu bagi “pemimpi” kesejahteraan.

Sebuah Tuntutan

Pemerintah boleh saja terus mengigau dalam setiap pidatonya, boleh saja menyerukan pahaman anti-pesimistis dalam menghadapi persoalan pendidikan yang kian menjerat. Tapi, mari kita bersama-sama sejenak mengunjungi realitas, semangat untuk menempatkan pendidikan sebagai sebuah tujuan tidak berada dalam jalur yang relevan dengan kebijakan pendidikan yang semakin jauh dari subtansinya.

Pendidikan dibelakukan tak ubahnya sebagai komoditas ekonomi, yang mementingkan pada produk akhirnya bukan melihat bagaimana proses pembentukan produk menjadi berkualitas. Pendidikan sebagai proses diabaikan, pendidikan sepatutnya menjadi ruang yang “menyenangkan”, tempat mengesplorasi berbagai kecerdasan dalam lingkup intelektual, emosional, dan spiritual. Dunia pendidikan di Indonesia sepatutnya bergerak meninggalkan sistem didik dalam bentuk “penyekapan”. Hanya karena negeri ini terpuruk, tertinggal dibandingkan bangsa yang selain sehingga memaksakan langkah untuk menempuh hal-hal yang instan.

Amanat pendiri bangsa secara eksplisit tertuang dalam konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa mungkin saja masih cukup absurd untuk dimaknai, ia membutuhkan instrument-instrument pendukung dalam pengimplementasiannya, yang dalam kenyataannya tidak dapat dinilai sesederhana seperti mengukur “anak cerdas” dengan barometer masa pendidikan yang sesingkat mungkin.

Di sisi lain, disparsitas mutu antarsekolah tak lagi terhindarkan. Ketika segelintir masyarakat menikmati pendidikan “kelas dunia”, sebagian besar lainnya menikmati pendidikan “seadanya”. Sebab tak dapat dipungkiri, kemiskinan akan selalu lekat dengan mutu pendidikan yang rendah. Dari sana pemerintah semestinya bisa lebih leluasa berbuat lebih banyak bagi yang tersisihkan. Menjadikan pendidikan sebagai strategi pemberantasan kemiskinan jangka panjang dan pembangunan berkelanjutan.

Rakyat amatlah berharap bahwa pendidikan dapat menjadi jalan keluar dari lingkaran setan kemiskinan, pendidikan juga dianggap mampu digunakan untuk mengatasi kemiskinan struktural bangsa. Semoga.

Penulis, RISWANTO MR, Sekjen “TEROPONG INDONESIA”

loading...

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *