Mewaspadai Bangkitnya Paham Komunis di Indonesia

Oleh; Muhammad Arham Basmin (Ketua Senat Kader Pembina Bela Negara Wilayah Sulselbar)

Akhir-akhir ini saya melihat adanya upaya kelompok tertentu yang ingin mengembalikan eksistensi Partai Komunis Indonesia (PKI) di NKRI tercinta, ini sangat penting mendapat perhatian serius.

Kewaspadaan nampaknya harus lebih ditingkatkan. Terdapat banyak fakta yang terjadi ditengah masyarakat bahwa paham ini berusaha kembali dibangun melalui pencitraan dan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat.

Pada lapisan generasi muda, lambang-lambang mereka mulai banyak terlihat teraplikasi dalam berbagai ragam merchandise; kaos, topi, pin dan lain sebagainya. sebuah upaya melekatkan paham mereka kepada anak-anak muda yang cenderung anti kemapanan, berani bersikap beda, dan lain sebagainya, yang memang merupakan ciri khas anak muda yang masih mencari bentuk jati dirinya.

Di lapisan intelektual, kini, terdapat banyak artikel yang secara khusus membahas beberapa tokoh komunis yang kebetulan juga menjadi tokoh nasional dan memiliki reputasi yang baik dalam masa perjuangan dulu, seperti Tan Malaka dan sastrawan Pramoedya Ananta Toer. Sebuah upaya mengikis persepsi negative yang telah puluhan tahun melekat pada mereka.

Yang terbaru, dan membuat saya semakin was-was adalah terselenggaranya simposium nasional bertema “Membedah Tragedi 1965 Pendekatan Kesejarahan” pada 18-19 April lalu yang diadakan pemerintah. Sebagai Kader Bela Negara, saya sangat menyayangkan kegiatan ini. Simposium nasional justru membuat PKI semakin menjadi-jadi di Indonesia.

Simposium itu membuahkan hasil adanya permintaan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan kompensasi. Selain itu, ada juga yang mengatakan, bahwa mereka ingin TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 dan UU Nomor 27 Tahun 1999 dicabut.

Poin Rekonsiliasi tentu saja tidak relevan lagi, Sebab kini sudah tidak ada lagi larangan terhadap hak-hak dari korban dan keluarga PKI. Begitu juga mengenai rehabilitasi, karena kini mereka pun dapat juga menjadi kepala daerah dan anggota dewan perwakilan rakyat.

“PKI bertentangan dengan ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.” Sehingga yang bertentangan dengan Pancasila, ya pasti akan kami lawan, TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tetap berlaku, dan tidak boleh dicabut.

Untuk itu, sebagai Ketua Senat Kader Pembina BELA NEGARA Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, saya menginstruksikan kepada seluruh Kader Bela Negara wilayah sulselbar agar pasang mata, pasang telinga, jika ada Oknum-oknum yang mengenakan atribut-atribut PKI, segera tangkap dan serahkan ke pihak yang berwajib, Jangan dibiarkan! Labrak Mereka!

Dalam Tap MPRS No 25 Tahun 1966 dan UU No 27 tahun 1999 dengan tegas melarangan komunis dan atheis di Indonesia. Tentu para pendahulu memiliki alasan kuat dan melalui pertimbangan serta suasana kebatinan yang mendalam saat menetapkan keputusan-keputusan tersebut. Mengulas balik tragedi 65 seperti yang dilakukan dalam simposium nasional pada april kemarin, dalam pandangan saya hanyalah “menyegarkan” polemik lama.

Tragedi 65 adalah peristiwa kelam perpolitikan nasional yang telah cukup mendapat toleransi dari pemerintah Indonesia pasca reformasi. Tak ada lagi yang perlu di negosiasikan. Yang tersisa, sebagai benteng terakhir adalah Tap MPRS No 25 Tahun 1966 dan UU No 27 tahun 1999, dan merupakan tugas penting para Kader Bela Negara di seluruh indonesia khususnya Sulselbar untuk tetap fokus mengawal dan mempertahankannya. NKRI HARGA MATI!

Sekian, Salam hormat saya untuk kita semua.

loading...
Tagged with:     , ,

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *