Kemiskinan Masyarakat Kota

Berangkat dari beragam defenisi, batasan, angka, klasifikasi, dan banyak kosa kata lain tentang kemiskinan. Kemiskinan telah menjadi persoalan yang terus menerus diperbincangkan. Menemukan solusi pengentasan kemiskinan dengan beragam teori menjadi makanan sehari-hari di beberapa forum diskusi.

 Berbagai defenisi tentang kemiskinan umumnya bergantung pada sebuah denominator yang sama, yaitu “kekurangan”, “ketidakpunyaan”, atau “ketiadaan” yang entah itu menjamah pada sector perekonomian, kesehatan, maupun pendidikan.

Defenisi mengenai hal itu secara garis besar menceritakan bahwa ada yang hilang dari sebuah kehidupan. Cita-cita Keindonesiaan yang menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama menjadi mimpi-mimpi yang sedang kita risaukan atau bahkan hanya menjadi jualan politik semata.

Hal ini tentu saja menjadi rasa sakit yang harus segera disembuhkan. Perkembangan teknologi dan informatika yang mengiringi arus deras globalisasi menempatkan kemiskinan di sebuah sudut tertentu yang setiap harinya kita temui dalam ruang-ruang sosial mana saja, terutama di wilayah perkotaan.

Dengan mudahnya kita menemukan anak seusia sekolah harus menjadi pengamen jalan sembari berharap lampu merah yang lebih lama dari harapan hidup mereka meminta recehan. Belum lagi fenomena kekerasan yang menimbulkan gejola sosial yang akarnya ada pada kondisi perut yang kosong.

Tidak bisa dipungkiri bahwa laju cepat perkembangan zaman dengan ide-ide pembahruan berbasis pengetahuan meninggalkan beberapa duka yang tak bisa diselesaikan dengan tepuk tangan atau mengutip ucapan-ucapan Soekarno. Ada sesuatu yang harusnya menjadi tema sentral membangun sebuah peradaban di tengah-tengah banalitas yang semakin membangkai.

Semakin pesatnya gedung elit di wilayah perkotaan toh tidak menjadi lagu penghibur bagi mereka yang berada di wilayah marjinal. Ini adalah pola yang pernah digambarkan Benedict Anderson sebagai pola pembangunan lampu pijar. Mereka yang dekat dengan lampu akan mendapatkan cahaya yang banyak, sedang mereka yang berada jauh dari pusat nyala mendapatkan cahaya yang redup.

Memandang kemiskinan sebagai kodrat kemanusiaan adalah hal yang mencemaskan. Seolah persoalan kemiskinan tidak akan pernah selesai sehingga melahirkan sikap remeh bagi pengambil kebijakan. Memposisikan masyarakat miskin sebagai tersangka atas kemiskinannya sendiri adalah kekerasan nyata.

Dalam paradigma Freire, ada hal yang ikut ambil bagian dalam mempercepat perkembangan kemiskinan. Tentu saja kebijakan Negara dalam pengelolahan sumber daya alam punya kaitan. Kemiskinan struktural yang dilahirkan Negara akan menghasilkan renteran kemiskinan lainnya.

Bayangkan saja ketika orang tua karena keterbatasan biaya harus menempatkan anaknya sebagai alat ekonomi keluarga. Sehingga hak anak untuk mendapatkan pendidikan harus pupus karena waktu nyaris dihabiskan sebagai mesin pencari uang. Rentetan inilah yang akan terjadi jika memposisikan orang miskin sebagai tersangka utama. Padahal melalui pendidikan, nasib malang mereka yang dimiskinkan bisa dipulihkan.
Frustasi Sosial

Belakang Makassar menjadi pusat perhatian karena tingkat kekerasan yang semakin hari semakin meningkat, ulah geng motor di jalan raya bahkan sempat memicuh tagar MakassarTidakAman menjadi trending topic di media social. Hal ini tidak hanya mencemaskan, melainkan telah menggangu kestabilan social masyarakat. Dampak sederhananya adalah sebagian masyarakat engan lagi melakukan aktivitas malam karena takut kepada ancaman criminal dari geng motor.

Lacakan maraknya geng motor di jalan raya akibat dari kurangnya pembinaan moral dan akhlak dari keluarga maupun sekolah adalah alasan yang sempit. Sebab fenomena itu tak sekedar berangkat dari kurangnya perhatian dan pola pendidikan yang tidak beres. Lebih dari, ada semacam kondisi dimana masyarakat kita mengalami “pembiaran” dari pihak pemerintah kota.

Di beberapa sudut kota Makassar kondisi kemiskinan menjadi barang yang marak dan biasa-biasa saja.
Hal inilah yang kemudian harus ditanggapi secara kritis, slogan “Smart City” harusnya tak hanya berbicara pada persoalan infrastruktur dan aktivitas kelas menengah ke atas. Melainkan juga harus melibatkan spirit pemerataan. Jangan dululah membahasakan Makassar sebagai kota dunia, jikaulau disparitas miskin-kaya masih menjadi realitas yang menjadi tontonan jelas.

Pembangunan kota takkan berhasil jika memposisikan si miskin sebagai the others. Harus ada kebijakan  pembangunan yang berakar pada masyarakat akar rumput dan melihat kemiskian sebagai duka bersama. Peningkatan kesempatan kerja, pemenuhan kebutuhan pokok, peningkatan produktivitas rakyat miskin. Pemerataan pendidikan, pembinaan kualitas manusia, dan kebutuhan lain yang dapat menunjang tekstur sosial masyarakat Makassar.

Hal ini merupakan tugas kita bersama, mengawal kebijakan pemerintah kota dengan fokus utama pembangunan masyarakat. Tidak cukup dengan bangunan megah dan pusat-pusat ekonomi yang berstandar istimewa. Semoga kabinet baru kota Makassar dibawa komandan DIA bisa segera melakukan akselerasi gerakan, terutama untuk persoalan sosial di wilayah Makassar, semoga ***

Penulis
Mustaqim Ibnu Adam
Mahasiswa Sosiologi Fisip UH

loading...

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *