DPR RI Diminta Menghidupkan Kembali Dinas Kelautan Kabupaten/Kota

JAKARTA, HALAMANINDONESIA.com – Ikatan Sarjana Kelautan Universitas Hasanuddin (ISLA-Unhas) meminta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mengaktifkan kembali Dinas Kelautan Kabupaten/Kota.

Demikian salah satu rekomendasi ISLA Unhas dalam pertemuan dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bambang Soesatyo, di Ruang Pimpinan DPR RI, Kamis (8/2/2018).

Ketua ISLA Unhas, Darwis Ismail menyampaikan, Dinas-Dinas Kelautan di tingkat Kabupaten/kota sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan provinsi merupakan salah satu solusi untuk menangani masalah kebijakan pembangunan kelautan nasional yang belum berdampak pada perbaikan kualitas hidup masyarakat pesisir dan pulau-pulau.

“Salah satu penyebab kebijakan kelautan nasional belum terealisasi dengan maksimal karena beberapa pemerintah di tingkat Provinsi dan Kab/Kota yang belum menjalankannya,” jelas Darwis.

Selain itu, ISLA Unhas meminta DPR melalui mitra kerjanya untuk melakukan review kebijakan kelautan nasional yang melibatkan pemangku kepentingan yang kompeten.

Sementara Andi Jaya, delegasi ISLA Unhas lainnya, permasalahan lain yang menyebabkan kebijakan kelautan nasional belum berdampak yakni kelembagaan ekonomi kelautan masih lemah. Dimana Banyak UMKM/Koperasi nelayan tapi tak punya kapasitas atau nirdaya dan belum adanya sistem pembiayaan yang mendukung usaha nelayan.

Selanjutnya, kata dia, adanya tarik menarik kepentingan dalam berbagai regulasi pembangunan kelautan nasional.

“Kami merekomendasikan kepada DPR RI untuk mendorong koordinasi lembaga lintas sektoral serta meningkatkan layanan penguatan kapasitas masyarakat pesisir melalui program pendampingan sarjana kelautan,“ jelas Andi Jaya.

Sementara, Bambang Soesatyto menyampaikan bahwa filosofi pembangunan Jokowi memang mengedepankan potensi sumber daya kelautan yang ada meski yang dikerjakan sebagian masih jauh dari harapan terutama masih adanya tumpang tindih peraturan, terkait tata ruang hingga masih adanya konflik antar nelayan.

“Kita sedang mengadakan legislative review untuk melihat Udang-undang yang masih bertabrakan atau tumpang tindih seperti UU 23/2014, UU 26 DAN 27/2007 terkait tata ruang,” jelas Bambang.

loading...

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *